Proses Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional
Pihak yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan perundang permintaan nasional ialah pihak legislatif. Legislatif tersebut menciptakan strukur perundang permintaan yang berlaku dalam sebuah negara. Untuk pembentukan peraturan perundang permintaan yang dibuat oleh forum yang tingkatnya lebih rendah tidak dianjurkan untuk bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh forum tingkat tinggi. Apabila terdapat pertentangan, maka peraturan forum tingkat rendah tidak akan diberlakukan dan tetap memakai peraturan dari forum tinggi. Proses pembentukan peraturan perundang permintaan ini mempunyai arti penting dalam mewujudkan tujuan negara.
Baca juga : Pengertian, Fungsi dan Tujuan NKRI Lengkap
Dengan peraturan perundang permintaan ini akan tercipta keadilan dan ketertiban bagi semua orang, mirip pekerja, guru dengan siswa dalam aktivitas berguru mengajar, presiden dalam mengelola negaranya dan masih banyak lagi. Dengan begitu akan tercipta kestabilan antara pembangunan nasional dengan perkembangan insan menjadi lebih baik. Kehidupan dalam negara tercipta alasannya yaitu perundang permintaan nasional mirip Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan lainnya yang disusun dan dibuat oleh forum legislatif. Dibawah ini terdapat peraturan perundang permintaan nasional beserta proses pembentukannya.
Undang Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945
Peraturan perundang permintaan nasional yang pertama ialah Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan bahwa MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang dalam penetapan dan pengubahan UUD. Maka dari itu proses pembentukan peraturan perundang permintaan ini dilakukan oleh MPR. Kedudukan Undang-Undang Dasar mempunyai kiprah penting dibandingkan dengan undang undang lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Pakar Ilmu Politik Indonesia berjulukan Miriam Budiardjo. Kedudukan Undang-Undang Dasar ini lebih tinggi dikarenakan sebagai berikut :
- Pembentukan Undang-Undang Dasar memakai cara istimewa dibandingkan dengan undang undang lainnya.
- UUD diibaratkan sesuatu yang utama alasannya yaitu proses pembentukannya lebih istimewa.
- UUD merupakan organisasi dalam suatu negara serta dianggap sebagai perwujudan cita cita yang diharapkan oleh bangsa Indonesia.
- UUD mempunyai kandungan dalam mewujudkan dasar dan tujuan dari negara.
Proses pembentukan peraturan perundang permintaan ini dilakukan oleh MPR. Maka dari itu MPR mempunyai wewewang dalam pengubahan Undang-Undang Dasar beserta amandemennya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 3 dan pasal 37 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar dirancang dan dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis. Setelan itu perancangan peraturan perundang permintaan nasional ini diberikan kepada pihak Paripurna Majelis untuk santunan keputusan akhir. Maka dari itu jikalau perancangan ini diterima, akan disahkan dan ditetapkan.
Ketetapan MPR atau Tap MPR
Selanjutnya terdapat peraturan perundang permintaan nasional berupa ketetapan MPR atau tap MPR. Ketetapan ini dikeluarkan oleh MPR melalui sidang umum. Dasar pemikiran aturan dalam MPR sanggup ditempuh dua cara yaitu keputusan maupun ketetapan.
Ketetapan
Dalam proses pembentukan peraturan perundang permintaan ini dilakukan dengan cara ketetapan. Dalam hal ini ketetapan harus ditaati dan dipatuhi oleh anggota MPR maupun bukan anggota MPR (seluruh rakyat Indonesia).
Baca Juga : Pengertian dan Macam Macam HAM
Keputusan
Adapula keputusan yang merupakan pemikiran aturan yang berlaku untuk anggota MPR saja. Tetapi ketetapan dan keputusan tersebut tidak tercantum dalam tata perundang permintaan nasonal sesuai dalam UU No. 10 Tahun 2004.
Proses pembentukan peraturan perundang permintaan berupa ketetapan MPR dibuat melalui empat tahap mirip :
Tahap Tingkat Pertama. Pada tahap ini dibicarakan oleh Badan Pekerja Majelis. Pembicaraan dalam peraturan perundang permintaan nasional tersebut bertujuan untuk merancang pembahasan pada tingkat kedua.
Tahap Tingkat Kedua. Pada tahap ini dibicarakan oleh Paripurna Majelis melalui sebuah rapat yang didahului klarifikasi dari pimpinan. Setelah itu diikuti oleh pandangan dari banyak sekali fraksi.
Tahap Tingkat Ketiga. Pada tahap ini dibicarakan oleh Panitia Ad Hoc yang bertugas dalam menuntaskan duduk kasus yang sifatya sementara atau kontemporer. Dalam pembicaraan ini mengatasi duduk kasus yang terjadi dalam tahap pertama dan tahap kedua. Maka dari itu pada tahap ini terdapat hasil simpulan berupa Rancangan Putusan Majelis.
Tahap Tingkat Keempat. Pada tahap ini terdapat pengambilan keputusan dari pengaduan Paripurna Majelis maupun Panitia Ad Hoc.
Sidang MPR tersebut terjadi selama lima tahun sekali yang bertempat di ibukota negara. Pembentukan peraturan perundang permintaan ini dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa. Maka dari itu MPR sanggup melaksanakan sidang yang bersifat istimewa. Peraturan perundang permintaan nasional yang satu ini pernah melaksnakan sidang istimewa dalam pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian melantik Presiden yang gres yaitu Megawati Soekarno Putri.
Undang Undang atau Perpu
Peraturan perundang permintaan nasional selanjutnya berupa undang undang atau perpu. Proses pembentukan peraturan perundang permintaan ini dibuat untuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang Undang atau UU ini dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden. UU tersebut mengatur duduk kasus perkara yang mempunyai kriteria :
- Pembentukan UU berdasarkan perintah penentuan Undang-Undang Dasar 1945.
- Pembentukan UU berdasarkan pengubahan, pencabutan dan penambahan undang undang yang telah ada.
- Pembentukan UU dikarenakan terdapat kekerabatan dengan HAM.
- Pembentukan UU berdasarkan kepentingan dan kewajiban banyak orang.
Dalam proses pembentukan peraturan perundang permintaan nasional ini, dewan perwakilan rakyat mempunyai beberapa hak mirip :
1. Hak Inisiatif yaitu hak mengusulkan RUU atau Rancangan Undang Undang.
2. Hak Angket yaitu hak untuk memperlihatkan pendapat.
3. Hak Amandemen yaitu hak untuk menciptakan perubahan RUU atau Rancangan Undang Undang.
4. Hak Imunitas dan hak untuk memberikan pertanyaan maupun usulan.
5. Hak Interpelasi yaitu hak untuk menginginkan keterangan wacana kebijakan pemerintah dalam bidang tertentu.
Pembentukan peraturan perundang udangan berupa Rancangan Undang Undang atau RUU sanggup diajukan oleh Presiden. Pengajuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun dewan perwakilan rakyat juga berhak untuk membentuk UU alasannya yaitu mempunyai kekuasaan legislatif. Proses pembentukan peraturan perundang permintaan nasioanl ini sanggup dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :
Tahap Persiapan RUU atau Rancangan Undang Undang
Pada tahap pembentukan peraturan perundang permintaan ini dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat beserta pemerintah. Peraturan perundang permintaan nasional ini sanggup diusulkan oleh pemerintah beserta seluruh departemen didalamnya. Namun untuk pengajuan RUU oleh dewan perwakilan rakyat harus memakai hak inisiatif. Pengajuan RUU tersebut sanggup diusulkan dengan persetujuan dari fraksi yang berbeda dan anggota dewan perwakilan rakyat yang berjumlah 10 orang. Pengusulan tersebut dilakukan oleh Pimpinan dewan perwakilan rakyat melalui tulisan. Setelah itu diberikan kepada Paripurna Majelis untuk dibahas. Apabila RUU tidak disetuju maka usulan tidak sanggup dilanjutkan, namun apabila disetujui maka pengusulan RUU berlajut ketahap berikutnya.
Tahap Pembahasan
Pada tahap pembentukan peraturan perundang permintaan oleh dewan perwakilan rakyat dibahas melalui empat tahap yaitu :
Tahap Pertama dalam Rapat Paripurna. Dalam tahap peraturan perundang permintaan nasional ini dibahas untuk memperlihatkan keterangan kepada pihak pemerintah wacana RUU dari hak Inisiatif DPR.
Tahap Kedua dalam Rapat Paripurna. Dalam pembahasan ini terdapat dua usulan yang berbeda yaitu apabila RUU dari dewan perwakilan rakyat maka akan dilakukan penanggapan pemerintah mengenai usulan tersebut. Kemudian pimpinan dari dewan perwakilan rakyat tersebut harus memperlihatkan tanggapan atas tanggapan tadi. Namun apabila RUU dari pemerintah maka akan dilakukan pengambilan pandangan umum seluruh anggota dewan perwakilan rakyat sebagai wakil fraksi fraksi yang ada. Kemudian pemerintah harus memperlihatkan tanggapan atas pandangan tersebut.
Baca juga : Pengertian dan Jenis Jenis Sistem Politik di Berbagai Negara Dunia
Tahap Ketiga dalam Rapat Komisi. Rancangan Undang Undang yang telah diajukan tersebut akan dibicarakan dalam rapat komisi ini. Dalam rapat pebentukan perundang permintaan ini dihadiri oleh pemerintah diserta pendapat organisasi swadaya masyarakat, organisasi massa, dan masyarakat (jika diperlukan).
Tahap Keempat dalam Rapat Paripurna. Tahap ini merupakan pembahasan yang terakhir. Tahap keempat dilakukan dengan beberapa cara mirip memberikan pendapat simpulan dari fraksi, melaporkan hasil rapat dari tahap ketiga, dan kata sambutan dari pejabat pemerintahan mengenai putusan DPR.
Tahap Pengundangan dan Pengesahan
Proses pembentukan peraturan perundang permintaan nasional dalam UU yang terakhir ialah tahap pengundangan dan pengesahan. RUU yang telah dsetujui oleh dewan perwakilan rakyat kemudian diberikan kepada Presiden untuk ditanda tangani maupun disahkan. Namun santunan hasil RUU kepada Predisen harus melewati sekretaris negara terlebih dahulu. Setelah itu akan diadakan pengundangan menteri negara atas hasil UU tadi. Pengundangan tersebut bertujuan semoga UU yang gres sanggup diketahui oleh seluruh warga negara.
Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Peraturan perundang permintaan nasional selanjutnya ialah Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang undang. Presiden membentuk Perpu tanpa adanya persetujuan dari DPR. Hal ini dikarenakan pembentukan Perpu dilakukan dalam suasana yang darurat. Keadaan tersebut harus segera diselesaikan dan ditindak lanjuti. Namun proses pembentukan peraturan perundang permintaan ini harus melalui persetujuan dari DPR. Makara pembentukan Perpu dilarang sembarangan dibuat oleh Presiden alasannya yaitu harus melewati persidangan dalam DPR. dewan perwakilan rakyat mempunyai kiprah forum legislatif yang berhak untuk mendapatkan maupun menolak perpu. Apabila Perpu ditolak oleh dewan perwakilan rakyat maka peraturan perundang permintaan nasional tersebut harus tidak diberlakukan.
PP atau Peraturan Pemerintah
Peraturan perundang permintaan nasional selanjutnya ialah PP atau peraturan pemerintah. Pembentukan peraturan perundang permintaan ini dilakukan semoga UU sanggup dilaksanakan. Proses pembentukan peraturan perundang permintaan ini dlakukan dengan beberapa tahap yaitu :
- Tahap menyiapkan rancangan PP atau peraturan pemerintah.
- Menteri melaksanakan persiapan rancangan PP.
- Menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan penetapan dan pengundangan PP yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam penetapan tersebut dilakukan pengundangan sekretaris negara.
Perpres atau Peraturan Presiden
Peraturan perundang permintaan nasional selanjutnya ialah peraturan presiden atau Perpres. Proses pembentukan peraturan perundang permintaan ini dilakukan oleh Presiden. Perpres berguna berdasarkan sifatnya yaitu penetapan dan pengaturan. Perpres tersebut dibuat untuk melaksanakan UU, ketetapan MPR, PP maupun Undang-Undang Dasar 1945. Namun untuk pelaksanaan PP hanya berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 saja.
Perda atau Peraturan Daerah
Peraturan perundang permintaan nasional yang terakhir ialah Perda atau peraturan daerah. Proses pembentukan peraturan perundang permintaan ini ditetapkan oleh kepala kawasan dengan persetujuan dari DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk pembentukan Perda mempunyai kesamaan dengan pembentukan UU. Peraturan kawasan sanggup dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Peraturan Desa, Peraturan Kota atau Kabupaten dan Peraturan Provinsi.
Inilah proses pembentukan peraturan perundang permintaan nasional yang sanggup saya bagikan. Semoga artikel ini sanggup menambah ilmu anda. Terima kasih.
