Politik Etis (Isi, Tujuan, Pelaksanaan, dan Pencetus)
Politik etis ialah jenis usaha politik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, efisiensi tempat jajahan dan desentralisasi. Pada tahun 1890, muncul sebuah politik balas kebijaksanaan berjulukan politik etis atas dasar desakan golongan liberal dalam pemerintahan Belanda. Golongan dewan legislatif yang berpikiran progresif menunjukkan usul kepada pihak Belanda semoga sedikit mencurahkan perhatian kepada masyarakat Indonesia alasannya yaitu sudah membantu mengisi keuangan Belanda dengan susah payah melalui tanam paksa. Desakan yang diberikan tersebut didasarkan pemikiran bahwa Belanda mempunyai hutang yang cukup banyak kepada Indonesia alasannya yaitu sudah menikmati kekayaan yang bukan miliknya. Maka dari itu terciptalah pemikiran tersebut yang meliputi isi politik etis, tujuan politik etis, dan pelaksanaan politik etis yang telah dibuat oleh tokoh tokoh pelopor politik etis.
Baca juga : Siklus Hidrologi (Pengertian, Proses Terjadinya, dan Macam)
Politik etis dilaksanakan pada tahun 1901 yang meliputi tiga tindakan, yakni irigasi (pengairan), transigrasi (perpindahan penduduk), dan eduksi (pendidikan). Tokoh pelopor politik etis atau politik balas kebijaksanaan tersebut ialah Van Deventer. Beliau mengungkapkan isi politik etis dalam karangannya yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Karangan ini diterbitkan dalam majalah De Grids dengan maksud memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Tujuan politik etis ini untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara mencerdaskan, memakmurkan dan memperbaiki nasib dari rakyat Indonesia. Dalam karangannya juga tertulis bahwa pihak Belanda berhutang kebijaksanaan kepada pihak Indonesia.
 |
| Conraad Theodore Van Deventer |
Isi Politik Etis
Berdasarkan pendapat Van Deventer terdapat tiga isi politik etis yang dinamakan Trilogi Van Deventer. Trilogi Van Deventer ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah nasib rakyat Indonesia. Berikut isi politik etis:
Edukasi atau Pendidikan
Isi politik etis yang pertama ialah edukasi atau pendidikan. Pendidikan sekolah kelas satu diberikan kepada anak anak yang berkedudukan atau yang berharta dan anak dari pegawai negeri. Pada tahun 1903 terdapat 29 sekolah kelas satu di Afdeling dan 14 di ibukota karesidenan. Dalam hal ini anak anak di ajarkan mengenai ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, menggambar, membaca, berhitung dan menulis. Kemudian untuk pendidikan kelas dua ditujukan untuk anak pribumi dari golongan bawah. Pada tahun 1903, sekolah pendidikan kelas dua di Jawa dan Madura terdapat 245 sekolah bertaraf negeri serta di Fartikelir terdapat 326 sekolah yang diantaranya 63 sekolah dari Zending. Jumlah murid yang diterima pada tahun 1892 terdapat 50.000 siswa. Lalu pada tahun 1902 terdapat 1.623 siswa dari pribumi yang berguru di sekolah Eropa.
Isi politik etis dalam hal edukasi ini juga membedakan sekolah sekolah antara anak pribumi golongan bawah dengan anak anak yang berharta. Untuk sekolah yang bertujuan menjadi pamong praja terdapat tiga sekolah Osvia yang berada di Magelang, Probolinggo dan Bandung. Dibawah ini terdapat nama sekolah bagi anak kaum pribumi dan anak anak Eropa yakni:
- His atau Hollandsch Indlandsche School yaitu setingkat SD.
- MULO atau Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs yaitu setingkat SMP.
- AMS atau Algemeene Middlebare School yaitu setingkat SMU.
- Kweek School atau Sekolah Guru bagi kaum bumi putra.
- Technical Hoges School atau Sekolah Tinggi Teknik yang terdapat di Bandung. Namun pada tahun 1902, didirikan sekolah pertanian yang terdapat di Bogor (sekarang namanya menjadi IPB).
Baca juga : 6 Isi Perjanjian Bongaya (Latar Belakang, Isi, dan Akibat)
Irigasi atau Pengairan
Isi politik etis selanjutnya ialah irigasi atau pengairan. Pada tahun 1885 dibangunlah pengairan oleh pihak pemerintah untuk sarana irigasi pertanian. Untuk bangunan irigasi yang terdapat di Demak dan Beratas luasnya mencapai 96.000 bau. Tetapi pada tahun 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tersebut akan membuat tanah menjadi lebih subur dan produksinya juga sanggup bertambah.
Transmigrasi atau Perpindahan Penduduk
Isi politik etis yang terakhir ialah transmigrasi atau perpindahan penduduk. Dengan proses transmigrasi, tanah luar Jawa yang belum diolah akan diubah menjadi ladang penghasilan. Kemudian juga sanggup mengurangi kepadatan penduduk di wilayah Jawa. Pada tahun 1865, jumlah penduduk Madura dan Jawa ialah 14 juta jiwa. Namun pada tahun 1900 jumlahnya berubah menjad dua kali lipat. Awal kala ke 19 terjadi migrasi penduduk dari wilayah Jawa Tengah menuju Jawa Timur lantaran ekspansi perkebunan tembakau dan tebu. Adapula migrasi dari wilayah Jawa menuju Sumatera Utara lantaran besarnya seruan tenaga kerja diperkebunan Deli, Sumatera Utara. Sedangkan untuk migrasi yang menuju Lampung mempunyai maksud untuk menetap.
Tujuan Politik Etis
Tujuan politik etis ialah memajukan beberapa hal bidang kehidupan ibarat edukasi yang menyelenggarakan pendidikan, transmigrasi atau migrasi yang melaksanakan perpindahan penduduk, dan irigasi yang membangun jaringan dan sarana pengairan. Pemerintahan Belanda melaksanakan perbaikan dalam bidang pertanian, pendidikan, irigasi dan transmigrasi ini memang terlihat mulia. Namun bahu-membahu kegiatan program yang dilakukan tersebut bertujuan untuk kepentingan Belanda sendiri.
Pelaksanaan Politik Etis
Pelaksanaan politik etis didasarkan kepada desakan politik liberal kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1901, Wihelmina (Ratu Belanda) menyampaikan pidatonya yang berbunyi :
“Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan mewujudkan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”
Pidato tersebut merupakan asal mula terbentuknya kebijakan dalam memakmurkan Hinda Belanda yang diberi nama "Politik Etis" atau "Politik Balas Budi". Sebenarnya anjuran dari kebijakan ini dilakukan oleh Van Devender dengan maksud yang baik. Namun untuk pelaksanaan politik etis tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Belanda. Dibawah ini terdapat beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan politik etis yang meliputi beberapa bidang yakni:
Pelaksanaan Bidang Irigasi
Pelaksanaan politik etis dilakukan untuk bidang irigasi atau pengairan. Namun pengairan ini hanya ditujukan kepada perkebunan swasta Belanda yang subur saja. Sedangkan tanah milik rakyat tidak dilakukan pengairan atau tidak dialiri air. Pada ketika itu kegiatan irigasi memang dilakukan perbaikan dan pembangunan. Tetapi tetap saja demi perkebunan milik pemerintah kolonial dan swasa absurd saja. Pembangunan tersebut bahkan tidak berdampak pada ladang dan sawah milik rakyat.
Baca juga : Sejarah, Latar Belakang, dan Dampak Perang Padri Lengkap
Pelaksanaan Bidang Edukasi
Pelaksanaan politik etis selanjutnya dilakukan untuk bidang edukasi atau pendidikan. Pemerintah Belanda melaksanakan kegiatan pembangunan sekolah dengan maksud memperoleh tenaga kerja yang murah dan cakap. Namun pelaksanaan politik etis dalam bidang pendidikan tersebut hanya ditujukan untuk anak anak yang bisa dan anak dari pegawai negeri saja. Dalam hal ini timbulah diskriminasi pendidikan yakni pengajaran bagi sekolah kelas satu untuk anak anak berharta dan anak pegawai negeri, kemudian untuk sekolah kelas dua ditujukan kepada anak pribumi golongan bawah.
Pelaksanaan Bidang Transmigrasi/Migrasi
Adapula pelaksanaan politik etis dalam bidang transmigrasi atau migrasi. Untuk migrasi keluar Jawa diperuntukkan untuk tempat pengembangan perkebunan Belanda. Migrasi ini disebakan seruan yang besar akan tenaga kerja untuk perkebunan Sumatera Utara ibarat di Deli, Suriname, dan sebagainya. Mereka hanya dijadikan sebagai kuli kontrak. Untuk migrasi yang menuju Lampung mempunyai maksud untuk menetap. Tidak sedikit pekerja yang melarikan diri lantaran migrasi tersebut hanya ditujukan untuk kebutuhan tenaga kerja. Mencegah adanya pelarian diri ini, pihak Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie yakni peraturan yang berisi wacana penetapan pekerja bahwa mereka yang melaksanakan tindakan melarikan diri akan dicari dan ditangkap, sesudah itu dikembalikan ke pengawasnya lagi. Pelaksanaan migrasi tidak bertujuan untuk memeratakan dan menghidupi penduduk dengan layak, melainkan untuk membuka hutan gres di luar Jawa menjadi perkebunan milik perusahaan swasta asing. Dalam hal ini Belanda juga ingin memperoleh tenaga kerja dengan upah yang murah.
Tokoh Pencetus Politik Etis
Tokoh tokoh pelopor politik etis meliputi beberapa bidang pekerjaan ibarat fasilitator, kritikus kebijakan tersebut, inisiator dan eksekutor. Berikut beberapa tokoh pelopor politik etis:
- Eduard Douwes Dekker (1820-1887)
- Conrad Theodore van Deventer (1857-1915)
- Dr. Douwes Dekker (1879-1950)
- Pieter Brooshooft (1845-1921)
- Jacques Henrij Abendanon (1852-1925)
Sebenarnya pelopor politik etis pertama ialah atas anjuran dari Van Devender. Beliau didukung oleh beberapa tokoh lainnya yakni:
- Mr. P. Brooshoof selaku redaktur surat kabar De Lokomotif, yang telah menerbitkan buku yang berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek atau Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial pada tahun 1901.
- K.F. Holle yang telah banyak menunjukkan santunan bagi kaum tani.
- Van Vollen Hoven melaksanakan pendalaman aturan watak dari beberapa suku di Indonesia.
- Abendanon yakni tokoh yang memikirkan penduduk pribumi dalam hal pendidikan.
- Leivegoed yakni jurnalis yang banyak menulis karangan mengenai rakyat Indonesia.
- Van Kol seorang penulis keadaan dari pemerintahan Hindia Belanda.
- Douwes Dekker (Multatuli) yang membuat buku berjudul Max Havelaar, Saya dan Adinda.
Usulan dari Van Devender memperoleh perhatian dari pihak Belanda namun harus dilaksanakan dengan sistem kolonial Indonesia. Misalnya saja pelaksanaan pendidikan atau edukasi hanya semata mata untuk memperoleh kebutuhan pegawai rendahan. Pelaksanaan edukasi tersebut juga terjadi pemisahan antara rakyat, orang Belanda dan anak bangsawan. Sekolah yang ditujukan bagi rakyat hanya sekolah rendahan saja yang mempunyai maksud untuk mendidik anak semoga terpelajar administrasi, sanggup menjadi pegawai upah rendah dan setia pada penjajah. Isi politik etis, tujuan politik etis yang terperinci dan pelaksanaan politik etis tersebut tetap saja tidak mengubah kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih berarti dan layak. Walaupun begitu, politik etis juga melahirkan golongan terpelajar bagi bangsa Indonesia. Golongan inilah yang nantinya akan membawa rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda sampai tercapailah kehidupan yang layak, sejajar, sejahtera dan maju ibarat bangsa lainnya.
Demikianlah klarifikasi mengenai pengertian politik etis, isi politik etis, tujuan politik etis, pelaksanaan politik etis, dan tokoh tokoh pelopor politik etis. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat. Terima kasih.
