LIRIK LAGU : Pintar Pelajaran Rumus Perhitungan Pendapatan Nasional, Pengertian, Inflasi, Pola Soal, Konsep, Deflasi, Indeks Harga, Metode, Manfaat, Cara Menghitung, Ekonomi

Rumus Perhitungan Pendapatan Nasional, Pengertian, Inflasi, Contoh Soal, Konsep, Deflasi, Indeks Harga, Metode, Manfaat, Cara Menghitung, Ekonomi - Pada materi sebelumnya, Anda telah mempelajari kebijakan ekonomi pemerintah yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menurut pendapat Anda, apa tujuan pemerintah dengan dilakukannya kebijakan-kebijakan tersebut? Jika ditelusuri kebijakan ekonomi yang berujung pada pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan inti dari teori dan kebijakan ekonomi makro. Tingkat pendapatan nasional, selain memperlihatkan isu produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara, juga sebagai citra awal atas masalah-masalah mendasar (mendasar) yang dihadapi dalam suatu perekonomian. Dengan demikian, analisis atas pendapatan nasional sangat dibutuhkan dalam menghadapi banyak sekali persoalan pokok yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Data pendapatan nasional membantu para perumus kebijakan (pemerintah) untuk menjalankan roda perekonomian menuju tercapainya sasaran atau tujuan nasional. Pada materi ini, Anda akan mempelajari konsep dan metode pendapatan nasional, perbandingan pendapatan per kapita Indonesia dengan pendapatan per kapita negara lain, serta indeks harga dan inflasi.

A. Pendapatan Nasional

1.1. Pengertian Pendapatan Nasional

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dihitung, akan diperoleh produk nasional atau pendapatan nasional. Istilah yang paling sering digunakan untuk menerangkan konsep pendapatan nasional ialah Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi, pendapatan nasional ialah keseluruhan pendapatan masyarakat yang diterima oleh perekonomian suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Istilah pendapatan nasional yang sampai kini digunakan ialah suatu istilah yang umum dan luas.

Pendapatan nasional sanggup didefinisikan dengan tiga cara, yaitu sebagai berikut.

1. Nilai seluruh produk (barang dan jasa) yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
2. Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
3. Jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.

1.2. Konsep Pendapatan Nasional

1.2.1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Produk Domestik Bruto (PDB) ialah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam waktu satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara absurd di dalam negeri. Jika Anda ingin memilih besarnya PDB Indonesia, berarti harus menghitung jumlah barang dan jasa final yang diproduksi oleh seluruh warga negara, tetapi tidak mengikutsertakan nilai barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di luar negeri.

PDB dikenal di tingkat nasional. Adapun di tingkat regional dikenal istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai barang dan jasa final yang dihasilkan oleh masyarakat di satu wilayah (region), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Seperti halnya PDB, PDRB ialah salah satu indikator makro yang sanggup menggambarkan besarnya nilai tambah yang diperoleh dari banyak sekali kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Besar kecilnya PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota sangat ditentukan oleh potensi sumber daya alam dan sumber daya insan yang mengelolanya. Oleh lantaran itu, tidak heran, kalau perolehan PDRB di tiap daerah akan bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah. PDRB Provinsi DKI Jakarta, tentunya akan berbeda dengan PDRB Nanggroe Aceh Darussalam atau Papua. Begitu pun PDRB Kota Bandung tentu akan berbeda dengan PDRB Kota Surabaya.

1.2.2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

Produk Nasional Bruto (PNB) ialah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap warga negara dalam jangka waktu satu tahun, termasuk nilai barang dan jasa warga negara tersebut yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara absurd di dalam negeri. Jadi, kalau Anda ingin mengetahui PNB Indonesia, berarti Anda harus menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia (baik di Indonesia maupun di luar negeri), tetapi tidak mengikut sertakan nilai barang dan jasa atau pendapatan warga negara absurd yang ada di Indonesia. Pendapatan faktor-faktor produksi luar negeri yang ada dalam suatu perekonomian dinotasikan sebagai FPLN, sedangkan faktor-faktor produksi di dalam negeri dinotasikan sebagai FPDN. PNB sanggup dirumuskan sebagai berikut.

PNB = PDB – (FPLN – FPDN)

Selisih antara FPLN dan FPDN ialah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri (net factor income from abroad, selanjutnya disingkat FPNLN). Jadi,

PNB = PDB – FPNLN

Pada umumnya, untuk negara berkembang nilai PDB lebih besar dari nilai PNB. Hal ini disebabkan penanaman modal absurd di negara tersebut lebih besar dengan hasil produk warga negaranya di luar negeri. Oleh lantaran itu, bagi negara berkembang umumnya PDB lebih banyak digunakan dibandingkan PNB.

1.2.3. Produk Nasional Neto (Net National Product)

Produk Nasional Neto (PNN) diperoleh dari Produk Nasional Bruto (PNB) dikurangi dengan penyusutan barang modal (capital goods). Karena nilai PNB merupakan nilai kotor, untuk mendapat nilai bersihnya harus dikeluarkan depresiasinya. Hal ini disebabkan di dalam PNB, investasi yang digunakan ialah investasi kotor, yaitu jumlah investasi yang ditanam. Selain depresiasi tidak termasuk ke dalam transaksi ekonomi, depresiasi atau penyusutan barang modal juga sudah disyaratkan dalam sistem akuntansi. Jadi,

PNN = PNB – Depresiasi

1.2.4. Pendapatan Nasional Neto (Net National Income)

Pendapatan Nasional Neto ialah pendapatan seluruh warga negara sebagai balas jasa semua faktor produksi yang digunakan. Untuk mendapat pendapatan nasional, harus mengurangi Produk Nasional Neto (PNN) dengan pajak tidak pribadi dan menambahkan dengan subsidi. Pajak tidak pribadi harus dikurangkan lantaran bukan merupakan balas jasa faktor produksi. Adapun subsidi harus ditambahkan lantaran merupakan balas jasa faktor produksi.

Pendapatan Nasional Neto disebut juga sebagai Pendapatan Nasional (PN). Jadi,

PN = PNN – Pajak tidak pribadi + Subsidi

1.2.5. Pendapatan Personal (Personal Income)

Pendapatan Personal (PP) ialah belahan pendapatan nasional yang merupakan hak-hak individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa keikutsertaannya dalam proses produksi. Ternyata tidak seluruh pendapatan nasional diterima oleh rumah tangga. Untuk memperoleh pendapatan personal, keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan atau keuntungan ditahan (LDT) harus dikurangkan, alasannya ialah keuntungan ditahan merupakan hak perusahaan. Selain itu, Pembayaran Asuransi Sosial (PAS) juga harus dikurangkan.

Kedua pengurangan tersebut belum mencerminkan pendapatan personal yang sebenarnya, lantaran pendapatan personal bukan merupakan pendapatan pribadi masing-masing, melainkan kumpulan dari masyarakat. Dalam pendapatan personal juga harus ditambahkan Pendapatan Bunga yang diterima oleh Pemerintah dan Konsumen (PBPK) dan Pendapatan Non-Balas Jasa (PNBJ), mirip transfer uang kepada seseorang. Jadi,

PP = PN – LDT – PAS + PBPK + PNBJ

1.2.6. Pendapatan Disposabel (Disposable Income)

Pendapatan Disposabel ialah pendapatan yang secara riil berada di tangan konsumen dan siap untuk dibelanjakan atau ditabung. Besarnya pendapatan disposabel ialah pendapatan personal dikurangi dengan pajak pribadi atau pajak penghasilan perorangan.

Semua jenis pajak, iuran asuransi, dan keuntungan ditahan merupakan pengurangan terhadap turunan perhitungan pendapatan nasional. Pengurangan tersebut lantaran semua jenis pajak, iuran, dan keuntungan ditahan merupakan jenis pengeluaran pendapatan (semua rumah tangga) untuk konsumsi yang tidak pribadi digunakan sama sekali oleh orang atau pihak yang mengeluarkan pendapatan.

1.3. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Ada tiga metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan nasional, antara lain pendekatan produksi (production approach), pendekatan pendapatan (income approach), dan pendekatan pengeluaran (expenditure approach).

1.3.1. Pendekatan Produksi (Production Approach)

Kegiatan produksi ialah kegiatan membuat atau menambah nilai tambah (value added). Oleh lantaran itu, dalam perhitungan pendekatan produksi, hanya meliputi perhitungan nilai tambah di setiap lahan produksi. Jadi, perhitungan bukan memakai produksi materi mentah, setengah jadi, dan barang baku yang berasal dari luar negeri. Dengan pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah (value added) dari semua sektor produksi selama satu periode tertentu (biasanya dalam satu tahun).

Nilai tambah yang dimaksud ialah selisih antara nilai produksi (nilai output) dan nilai biaya antara (nilai input), yang terdiri atas materi baku dan materi penolong yang digunakan dalam proses produksi.

Berdasarkan ISIC (International Standard Industrial Classification) perekonomian Indonesia dibagi ke dalam sebelas sektor. Sektor-sektor tersebut kemudian disederhanakan lagi menjadi sembilan sektor, yaitu:

1. pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan;
2. pertambangan dan penggalian;
3. industri manufaktur;
4. listrik, gas, dan air bersih;
5. bangunan;
6. perdagangan, hotel dan restoran;
7. pengangkutan dan komunikasi;
8. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
9. jasa-jasa.

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi sanggup dihitung dengan memakai rumus sebagai berikut.

Y = (Q₁ × P₁) + (Q₂ × P₂) + (Q₃ × P₃) + ... + (Q_n × P_n)

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

Q₁, Q₂, Q₃, dan Q_n = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

P₁, P₂, P₃, dan P_n = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

Contoh :

Seandainya seorang pengusaha pakaian akan memulai usahanya, langkah pertama yang dilakukan ialah membeli kapas dari para petani dengan harga Rp300,00. Pengusaha pabrik akan mengolah kapas menjadi benang dengan biaya Rp400,00. Para pedagang akan menjual benang kepada pabrik tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya Rp600,00. Kain tersebut masuk ke pabrik garmen untuk diproduksi menjadi pakaian jadi dengan biaya sebesar Rp800,00. Seterusnya, pakaian jadi tersebut dijual kepada pedagang di pasar dengan harga Rp1.000,00. Ilustrasi di atas terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan Nilai Tambah

No	Sektor Produksi	Nilai Output	Nilai Input	Nilai Tambah
1	Pertanian (kapas)	Rp300,00	0	Rp300,00
2	Pabrik benang	Rp400,00	Rp300,00	Rp100,00
3	Pabrik tekstil	Rp600,00	Rp400,00	Rp200,00
4	Industri garmen	Rp800,00	Rp600,00	Rp200,00
5	Perdagangan (pakaian jadi)	Rp1.000,00	Rp800,00	Rp200,00
Jumlah Nilai Tambah				Rp1.000,00

Untuk menghindari perhitungan ganda (double-counting), nilai PDB dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah setiap sektor (bukan pada nilai outputnya). Hasil perhitungan pendapatan nasional (PDB) dengan metode produksi, terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. PDB Indonesia berdasar kan Harga Berlaku Tahun 2003

No	Lapangan Usaha	Jumlah (dalam miliar rupiah)
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	325.653,7
2	Pertambangan dan Penggalian	169.535,6
3	Industri Manufaktur	590.051,3
4	Listrik, Gas, dan Air higienis	19.540,9
5	Bangunan	112.571,3
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	337.840,5
7	Pengangkutan dan Komunikasi	118.267,3
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	174.323,6
9	Jasa-jasa	198.069,3
Produk Domestik Bruto		2.045.853,5

Data Tabel 2, pertanda bahwa perekonomian Indonesia terbagi ke dalam sembilan sektor, yang tolong-menolong terbagi lagi ke dalam beberapa subsektor. Angka-angka dalam Tabel 2. memperlihatkan besarnya nilai tambah setiap sektor ekonomi di Indonesia.

1.3.2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional ialah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat balas jasa bruto (belum dikurangi pajak) dari faktor produksi yang dipakai. Perhitungan dengan pendekatan pendapatan akan memperlihatkan hasil yang lebih realistis. Namun, dalam kenyataannya tidak terlaksana lantaran sulitnya memilih pendapatan masyarakat yang sebenarnya.

Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat (pemilik faktor produksi) sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi yaitu sebagai berikut.

1. Upah/gaji (w) = balas jasa pemilik tenaga kerja
2. Bunga (i) = balas jasa pemilik modal
3. Sewa (r) = balas jasa pemilik tanah
4. Keuntungan (π) = balas jasa pengusaha.

Total balas jasa atas seluruh faktor produksi tersebut disebut pendapatan nasional (PN).

Kaprikornus secara matematis, berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut:

PN = w + i + r + π

Hasil perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, terlihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pendapatan Nasional Indonesia pada 1994 (dalam miliar dolar AS)

No	Jenis Pendapatan	Nilai
1	Balas jasa tenaga kerja (gaji dan upah)	4.004,6
2	Bunga higienis	409,7
3	Pendapatan dari sewa	27,7
4	Keuntungan perusahaan	542,7
5	Pendapatan perjuangan sendiri	473,7
	Pendapatan Nasional	5.458,4

1.3.3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan final dari para pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan pemerintah) dalam suatu negara. Dapat dituliskan sebagai berikut.

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C).
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah (G).
3. Investasi domestik bruto (I).
4. Ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi impor (X–M).

Secara matematis dituliskan sebagai berikut.

PN = C + G + I + (X–M)

Data pendapatan nasional Indonesia berdasarkan pendekatan pengeluaran sanggup dilihat dalam Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Perkembangan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran tahun 1999-2002 (dalam triliun rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	1999	2000	2001	2002
1	Konsumsi Rumah Tangga	268	282	297	302
2	Konsumsi Pemerintah	27	29	31	35
3	Investasi	75	87	94	96
4	Perubahan Stok	(5)	(21)	(26)	(26)
5	Ekspor Barang dan Jasa	92	116	118	117
6	Impor Barang dan Jasa	(78)	(95)	(102)	(25)
Produk Domestik Bruto (PDB)		379	398	412	499
Sumber : Badan Pusat Statistik, 1999-2002 (angka dibulatkan)

Data perhitungan pendapatan nasional (PDB) Indonesia dengan memakai metode pendekatan pengeluaran, terlihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. PDB, PNB dan Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2001 dan 2002 Menurut Harga Konstan 1993 (triliun rupiah)

Jenis Pengeluaran	Tahun
	2001	2002
Konsumsi rumah tangga Konsumsi pemerintah Investasi Perubahan stok Ekspor barang dan jasa Dikurangi: Impor barang dan jasa	297 31 94 (26) 118 (102)	302 35 96 (26) 117 (25)
Produk Domestik Bruto (PDB)	412	499
Pendapatan higienis faktor produksi dari luar negeri	(17,4)	(22,2)
Produk Nasional Bruto (PNB)	393,6	476,8
Pajak tidak pribadi	(8,8)	(18,9)
Depresiasi	(20,6)	(21,3)
Pendapatan Nasional	363,2	436,6
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2004

Dengan memakai metode pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional (PDB) sanggup ditentukan berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDB yang dihitung dengan memakai harga berlaku disebut PDB nominal. Nilai PDB dengan harga berlaku sanggup memberi hasil yang kurang sempurna lantaran adanya imbas kenaikan harga-harga (inflasi). Jika nilai PDB dihitung berdasarkan harga konstan disebut PDB riil atau PDB aktual. Untuk memperoleh PDB harga konstan harus ditentukan tahun dasar terlebih dahulu, yaitu tahun saat perekonomian berada dalam kondisi baik sehingga harga-harga tetap stabil atau konstan. Nilai PDB yang dihitung berdasarkan harga konstan akan memperlihatkan hasil yang lebih akurat sehingga lebih banyak digunakan dalam analisis ekonomi. Selain kedua jenis PDB, ukuran pendapatan nasional lainnya ialah PDB potensial, yaitu nilai produksi maksimum yang sanggup dicapai oleh suatu perekonomian di dalam negeri tanpa menaikkan tingkat harga.

B. Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

2.1. Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Manfaat perhitungan pendapatan nasional ialah sebagai berikut.

a. Mengetahui dan Menganalisis Struktur Perekonomian Negara

Dari perhitungan pendapatan nasional sanggup diketahui apakah suatu negara termasuk kategori negara industri atau negara agraris. Selanjutnya, hasil dari perhitungan pendapatan nasional sanggup digunakan untuk memilih ke mana perekonomian bergerak, berapa laju kecepatan geraknya, dan berapa usang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu sasaran.

b. Membandingkan Perekonomian Antardaerah atau Antarnegara

Perhitungan pendapatan nasional sanggup juga digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu daerah dengan daerah lain (baik antar provinsi di dalam suatu negara maupun antarnegara).

c. Membandingkan Perekonomian dari Setiap Periode

Dengan membandingkan pendapatan nasional setiap waktu dari tahun ke tahun, sanggup memberi keterangan apakah ada peningkatan atau penurunan dalam perekonomian, apakah ada perubahan struktur atau tidak, dan dihubungkan dengan jumlah penduduk apakah terdapat kenaikan atau penurunan dalam pendapatan per kapita.

d. Merumuskan Kebijakan Pemerintah

Perhitungan pendapatan nasional mempunyai kegunaan untuk membantu dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Seandainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, perhitungan pendapatan nasional inilah yang akan dijadikan sebagai salah satu acuannya. Dari satu periode ke periode lainnya, tingkat harga banyak sekali barang dan jasa akan selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut biasanya berupa kenaikan harga-harga atau dalam istilah ekonomi dikenal dengan nama inflasi. Untuk sanggup memilih perubahan harga rata-rata pada suatu periode tertentu digunakan indeks harga.

2.2. Pendapatan per Kapita (Income per Capita)

Konsep pendapatan yang berafiliasi dengan pendapatan nasional ialah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ialah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional (biasanya dalam PDB) dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Semakin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memakai angka PDB per kapita untuk menyusun kategori tingkat kemakmuran suatu negara. Berdasarkan standar tahun 1992, sebuah negara dikatakan miskin, kalau PDB per kapitanya lebih kecil dari US$450. Berdasarkan standar tersebut, sebagian besar negara-negara di dunia ialah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur, kalau PDB per kapitanya lebih besar dari US$8.000. 

Dengan memakai standar tersebut, hanya sebagian kecil negara di dunia yang dianggap kaya/makmur. Negara-negara tersebut umumnya terdapat di Eropa Barat dan Amerika Utara. Bank Dunia (World Bank) pada tahun 2001 telah mengelompokkan negara-negara di seluruh dunia menjadi lima kelompok berdasarkan pendapatan per kapitanya, yaitu:

1. Kelompok negara berpendapatan rendah (low-income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita US$520 atau kurang.
2. Kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lowermiddle income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita sekitar US$1.740.
3. Kelompok negara berpendapatan menengah (middle-income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita sekitar US$ 2.990.
4. Kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita sekitar US$ 4.870.
5. Kelompok negara berpendapatan tinggi (high-income economies), yaitu negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita sekitar US$ 25.480.

Indonesia pernah termasuk salah satu negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Hal tersebut didasarkan atas laporan Bappenas yang memperlihatkan bahwa pada 1995, PNB per kapita Indonesia mencapai US$1.023. Kemudian meningkat menjadi US$1.055 dan US$1.088 pada 1996 dan 1997. Namun, berdasarkan laporan Bank Dunia, pada 2005 Indonesia mempunyai PNB per kapita sebesar US$3.700 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan rendah berdasarkan kriteria Bank Dunia tersebut.

Contoh Soal (SPMB 2002) :

Produk Domestik Bruto/PDB (Gross Domestic Product/GDP) sebuah negara sebesar 100 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut 10 triliun rupiah dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh orang asing. Warga negara domestik yang bekerja di luar negeri menghasilkan nilai tambah sebesar 10 triliun rupiah. Produk Nasional Bruto/PNB (Gross National Product/GNP) negara tersebut sebesar ....

a. 80 triliun rupiah

b. 90 triliun rupiah

c. 100 triliun rupiah

d. 110 triliun rupiah

e. 120 triliun rupiah

Penyelesaian:

PDB = 100 triliun

FPDN = 10 triliun

FPLN = 10 triliun

PNB = PDB – FPLN + FPDN = 100 – 10 + 10 = 100 triliun

Jawaban: C

C. Perbandingan Pendapatan Nasional dengan Negara Lain

Adanya kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita biasanya digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Baik PDB maupun pendapatan per kapita tolong-menolong bukan merupakan ukuran yang ideal. Michael P. Todaro, seorang profesor ekonomi dari Universitas New York menyatakan bahwa pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan yang bias. Pendapatan per kapita misalnya, hanya merupakan konsep rata-rata, lantaran sama sekali tidak memberi indikasi bagaimana pendapatan nasional sebuah negara dibagikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, baik pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita tidak mempunyai imbas apapun terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Walaupun demikian, kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita tetap merupakan unsur penting dalam setiap acara pembangunan dalam perjuangan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kenaikan pendapatan per kapita dan tingginya kesejahteraan rakyat bukan merupakan tujuan pembangunan yang harus dipisahkan, lantaran keduanya bisa diwujudkan secara bersama-sama. Strategi pembangunan yang memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan (redistribution with growth) pernah direkomendasikan oleh Bank Dunia pada abad 1970-an terhadap negara-negara sedang berkembang.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (antara 7%-8% per tahun) dan rata-rata pendapatan per kapita yang meningkat setiap tahun. Indonesia pada masa Orde Baru pernah diprediksikan sebagai salah satu calon negara industri baru. Akan tetapi, jawaban krisis ekonomi semenjak pertengahan tahun 1997 kondisi perekonomian Indonesia terus memburuk dan mengalami kemunduran.

Sebagai perbandingan, Tabel 6. dan Tabel 7. menjelaskan perkembangan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita Indonesia dan beberapa negara di daerah Asia lainnya, sebelum dan pada masa krisis ekonomi.

Tabel 6. PDB Indonesia dan Beberapa Negara Asia

Negara	Produk Domestik Bruto (dalam miliar Dollar AS)
	1995	1998	1999
Cina	700,2	946,3	991,2
Filipina	74,1	65,1	75,3
Indonesia	202,1	94,2	141,0
Korea Selatan	489,3	317,1	406,9
Malaysia	87,3	72,5	74,6
Singapura	83,7	82,8	84,9
Thailand	168,0	112,1	123,9
Vietnam	20,2	27,2	28,6
Sumber: Bank Dunia (dikutip dari Tambunan, 2001)

Tabel 7. Pendapatan per Kapita Indonesia dan Beberapa Negara di Asia

Negara	Pendapatan per Kapita (dalam miliar Dollar AS)
	1995	1998	1999
Cina	520,00	740,00	780,00
Filipina	1.010,00	1.050,00	1.020,00
Indonesia	1.000,00	640,00	580,00
Korea Selatan	10.250,00	8.500,00	8.490,00
Malaysia	3.890,00	3.680,00	3.400,00
Singapura	27.230,00	30.560,00	29.610,00
Thailand	2.730,00	2.070,00	1.960,00
Vietnam	250,00	350,00	370,00
Sumber: Bank Dunia (dikutip dari Tambunan, 2001)

D. Inflasi dan Indeks Harga

4.1. Pengertian Inflasi

Salah satu persoalan moneter yang sangat penting dan hampir dijumpai pada semua negara di dunia ialah inflasi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian. Mengingat pentingnya inflasi maka pengetahuan mengenai penyebab, dampak inflasi, dan cara mengatasinya menjadi sangat penting bagi para pengambil keputusan. Pernahkah Anda mencicipi bagaimana harga-harga suatu barang atau jasa cenderung meningkat dalam periode waktu tertentu (sebulan atau setahun)?

Secara singkat, inflasi didefinisikan sebagai tingkat kenaikan harga umum secara terus menerus (persisten) dalam periode tertentu. Sejalan dengan pengertian tersebut, Dr. Boediono dari Universitas Gadjah Mada mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan dari naiknya harga-harga secara umum dan terus- menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kalau kenaikan tersebut juga mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Begitu juga kenaikan harga musiman, menjelang hari besar keagamaan, atau yang terjadi sekali saja dan tidak mempunyai imbas lanjutan tidak disebut sebagai inflasi.

Dengan demikian, ada tiga komponen yang harus dipenuhi biar sanggup dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu:

1. adanya kenaikan harga,
2. bersifat umum, dan
3. berlangsung terus-menerus (persistent).

4.2. Sebab-Sebab Timbulnya Inflasi

Inflasi sanggup disebabkan oleh banyak sekali sumber, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Secara teoritis, terdapat banyak sekali jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, di antaranya inflasi dari sisi permintaan (demand-side inflation), Inflasi dari sisi penawaran (supply-side inflation), dan Inflasi dari sisi permintaan dan penawaran (demand-supply inflation).

4.2.1. Inflasi dari Sisi Permintaan (Demand-Side Inflation)

Inflasi dari sisi permintaan ialah jenis Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Kenaikan permintaan terjadi lantaran jumlah uang beredar lebih besar daripada tingkat produksi masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya peningkatan permintaan untuk banyak sekali jenis barang dan jasa. Banyaknya permintaan total tersebut akan meningkatkan harga-harga secara keseluruhan. Inflasi jenis ini disebut juga dengan inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation).

Kurva 1. Inflasi Tarikan Permintaan (Demand-Pull Inflation).

Keterangan:

P = Tingkat harga

Y = Tingkat pendapatan

P₀ = Tingkat harga asal

P₁ = Tingkat harga kemudian

AD₀ = Permintaan agregat asal

AD₁ = Permintaan agregat kemudian

AS₀ = Penawaran agregat asal

4.2.2. Inflasi dari Sisi Penawaran (Supply-Side Inflation)

Inflasi dari sisi penawaran merupakan jenis inflasi yang disebabkan oleh penurunan penawaran total. Faktor yang mengakibatkan menurunnya penawaran terdiri atas banyak sekali macam mirip kenaikan tingkat upah, kenaikan harga materi baku, baik impor maupun domestik, dan kekakuan struktural. Inflasi jenis ini disebut juga dengan inflasi dorongan biaya (cost-push inflation).

Upah merupakan komponen yang paling penting dalam biaya produksi. Adanya kenaikan tingkat upah, yang biasanya disertai dengan kenaikan biaya produksi kemudian dialihkan oleh produsen kepada konsumen dalam bentuk tingkat harga yang lebih tinggi. Kenaikan upah yang tidak sejalan dengan kenaikan produktivitas akan mengakibatkan inflasi.

Di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, biasanya ketergantungan terhadap materi baku impor industri dalam negeri sangat tinggi. Kenaikan tingkat harga di negara asal materi baku (misalnya melemahnya nilai tukar) akan diteruskan ke perekonomian domestik, pada gilirannya akan meningkatkan harga-harga umum. Inflasi juga sanggup disebabkan oleh adanya kekakuan struktural, antara lain berkaitan dengan struktur pasar, baik pasar barang (berkaitan dengan struktur pasar) maupun pada pasar tenaga kerja (berkaitan dengan upah minimum).

Penyebab utama inflasi di negara berkembang ialah pertama, kekakuan (inelastic) dari penerimaan ekspor yang mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan impor dan memburuknya nilai tukar perdagangan (terms of trade) mengakibatkan pemerintah terpaksa menggalakkan produksi dalam negeri dari materi baku yang diimpor. Hal tersebut akan menaikkan biaya produksi dan akan mengakibatkan harga-harga barang meningkat. Kedua, kekakuan yang berkaitan dengan produksi materi kuliner di dalam negeri yang tumbuh lebih lambat daripada pertambahan penduduk maupun pendapatan per kapita. Hal tersebut akan mengakibatkan harga materi kuliner di dalam negeri cenderung naik melebihi harga-harga barang lain.

Grafik inflasi dari sisi penawaran terlihat pada Kurva 2.

Gambar 2. Kurva Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation).

Keterangan:

P = Tingkat harga

Y = Tingkat pendapatan

P₀ = Tingkat harga asal

P₁ = Tingkat harga kemudian

AD₀ = Permintaan total asal

AS₀ = Penawaran total asal

AS₁ = Penawaran total kemudian

4.2.3. Inflasi dari Sisi Permintaan dan Penawaran (Demand-Supply Inflation)

Inflasi dari sisi permintaan dan penawaran disebabkan oleh kenaikan permintaan total yang kemudian diikuti oleh menurunnya penawaran sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi. Interaksi antara permintaan dan penawaran yang mendorong kenaikan harga disebabkan oleh asumsi (ekspektasi) kenaikan harga, tingkat upah, atau adanya kelembaman inflasi (inertial inflation) di masa lalu. Inertial inflation ialah tingkat kenaikan harga yang berasal dari periode atau tahun sebelumnya. Inertial inflation biasanya disebut sebagai inflasi dasar (core inflation).

Jika kenaikan harga terjadi bersamaan dengan penurunan (stagnasi) tingkat pertumbuhan ekonomi, akan mengakibatkan stagflasi. Stagflasi menggambarkan kombinasi dari dua keadaan jelek di dalam perekonomian, yaitu adanya penawaran dalam pertumbuhan ekonomi (stagnasi) di satu sisi, dan adanya kenaikan harga-harga (inflasi) di sisi lain.

Kurva 3. Stagflasi.

Keterangan:

P = Tingkat harga

Y = Tingkat pendapatan

P₀ = Tingkat harga asal

P₁ = Tingkat harga kemudian

AD₀ = Permintaan agregat asal

AD₁ = Permintaan agregat kemudian

AS₀ = Penawaran agregat asal

AS₁ = Penawaran agregat kemudian

4.3. Jenis-Jenis Inflasi

4.3.1. Jenis-Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, inflasi dibedakan menjadi sebagai berikut.

a). Inflasi Ringan/Merayap (Creeping Inflation)

Ditandai dengan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% setahun, kenaikan harga berjalan secara lambat dan biasanya berlangsung relatif lama.

b). Inflasi Sedang (Galloping Inflation)

Inflasi berkisar antara 10%–30% per tahun yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan biasanya berlangsung relatif singkat. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, berkisar antara 10–100%.

c). Hiperinflasi (Hyperinflation)

Hiperinflasi ialah inflasi yang sangat tinggi atau tak terkontrol. Garis pembatas antara inflasi masuk akal dengan hiperinflasi agak kabur. Namun para ekonom kontemporer umumnya memakai istilah hiperinflasi untuk situasi yang tingkat harga meningkat melewati level 50% per bulan atau per tahun. Hiperinflasi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Karena naiknya harga secara drastis sehingga mencapai 4 digit (>100%).

4.3.2. Jenis-Jenis Inflasi Menurut Asalnya

Inflasi juga sanggup dibedakan berdasarkan asalnya, menjadi sebagai berikut.

a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation).

Inflasi yang berasal dari dalam negeri biasanya timbul lantaran defisit dalam APBN yang didanai dengan pencetakan uang baru. Defisit dalam APBN sanggup mengakibatkan inflasi lantaran untuk menutup defisit tersebut pemerintah sanggup melaksanakan banyak sekali kebijakan, di antara nya dengan menambah jumlah uang beredar melalui pencetakan uang baru. Meningkatnya jumlah uang beredar yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan cenderung menaikkan harga-harga.

b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation).

Imported inflation timbul lantaran kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara kawan dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara pribadi maupun tidak pribadi akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.

4.4. Teori Inflasi

Beberapa teori yang menjadi landasan terjadinya inflasi ialah sebagai berikut.

4.4.1. Teori Kuantitas

Menurut teori kuantitas, inflasi disebabkan oleh jumlah uang beredar melebihi kebutuhan dan adanya ekspektasi atau asumsi masyarakat mengenai kecenderungan kenaikan harga-harga pada masa yang akan datang.

4.4.2. Teori Keynes 

Menurut teori Keynes inflasi disebabkan oleh permintaan total terhadap barang dan jasa yang melebihi kemampuan berproduksi masyarakat.

4.4.3. Teori Strukturalis

Menurut teori strukturalis, inflasi ialah pengiring yang alami bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga inflasi tidak sanggup dikendalikan melalui kebijakan fiskal maupun moneter tanpa menimbulkan pengangguran atau kemandegan (stagnasi) dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi lantaran adanya kekakuan pada beberapa kegiatan ekonomi, mirip kekakuan pada penerimaan ekspor yang tumbuh lebih lamban dari sektor lain serta kekakuan dari tingkat produksi (bahan makanan) di dalam negeri tidak secepat pertumbuhan pendapatan per kapita.

Teori Strukturalis ini, pertama kali muncul di Amerika Latin oleh sekelompok andal ekonomi yang tergabung dalam sebuah forum PBB, Economic Comission for Latin America (ECLA). Tokohnya ialah Raul Prebisch (1901-1986), Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB tersebut, yang juga pernah menjabat Guru Besar Ekonomi Politik di Universitas Buenos Aires, Argentina.

4.5. Dampak Inflasi terhadap Pendapatan Masyarakat

Beberapa persoalan sosial yang timbul jawaban inflasi, di antaranya menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi.

a. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Tingkat kesejahteraan rakyat, umumnya diukur dengan daya beli masyarakat dari pendapatan yang diperolehnya. Adanya inflasi mengakibatkan daya beli masyarakat semakin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap (kecil). Sebagai contoh, kalau seseorang memperoleh pendapatan tetap setiap bulannya sebesar Rp500.000,00, sedang laju inflasi sebesar 10%, ia akan mendapat kerugian berupa penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni Rp50.000,00. Dengan kata lain, inflasi sangat merugikan masyarakat yang berpenghasilan tetap dan kecil tersebut.

b. Memburuknya Distribusi Pendapatan

Dampak negatif inflasi terhadap tingkat kesejahteraan tolong-menolong sanggup dihindari kalau laju pertumbuhan tingkat pendapatan lebih besar dari laju inflasi tersebut. Dengan kata lain, bagi pihak yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi akan mendapat keuntungan lantaran adanya inflasi. Akan tetapi, dalam kenyataannya di masyarakat hanya segelintir orang yang mempunyai kemampuan meningkatkan pendapatannya melebihi laju inflasi. Dengan demikian, inflasi hanya mengakibatkan terjadinya pola pembagian pendapatan masyarakat menjadi lebih timpang. Inflasi mirip pajak bagi orang yang berpendapatan tetap dan merupakan subsidi bagi mereka yang berpendapatan tidak tetap.

c. Terganggunya Stabilitas Ekonomi

Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak asumsi masa depan (ekspektasi) para pelaku ekonomi. Dengan asumsi bahwa harga-harga akan terus naik, konsumen melaksanakan pembelian barang dan jasa yang lebih banyak dari seharusnya. Bagi produsen, asumsi akan naiknya harga barang dan jasa mendorong mereka menunda penjualan untuk mendapat keuntungan maksimal. Penawaran barang dan jasa berkurang. Akibatnya, kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih buruk.

Selain ketiga dampak yang telah disebutkan di atas, inflasi kuat bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap, yaitu menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Namun bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap adanya inflasi tidak menimbulkan imbas yang berarti terhadap daya beli.

4.6. Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama periode tertentu, di antaranya Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan Indeks Harga Implisit (IHI).

a. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK ialah indeks yang memperlihatkan tingkat harga barang dan jasa yang biasa dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Indeks Harga Konsumen digunakan untuk melihat inflasi dari sisi konsumen. Jadi, Indeks Harga Konsumen mengukur tingkat harga barang atau jasa yang dianggap mencerminkan konsumsi masyarakat secara rata-rata. IHK biasanya dihitung berdasarkan suatu survei biaya hidup di daerah perkotaan yang dilakukan secara berkala. Secara umum, jenis barang dan jasa dalam IHK dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar, yaitu makanan, pakaian, perumahan, serta aneka barang dan jasa.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB ialah indeks yang memperlihatkan tingkat harga barang dan jasa yang diterima oleh produsen pada banyak sekali tingkat produksi. Indeks Harga Perdagangan Besar digunakan untuk melihat inflasi dari sisi produsen. Jadi, IHPB menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar ataupun harga grosir dari sejumlah komoditas tertentu yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. IHPB dikelompokkan ke dalam lima sektor utama, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, ekspor, serta impor migas maupun nonmigas.

c. Indeks Harga Implisit (Deflator PDB)

Indeks Harga Implisit (Deflator PDB) ialah indeks yang memperlihatkan tingkat harga barang dan jasa yang biasa dibeli konsumen dalam jumlah yang besar dan biasanya meliputi wilayah yang lebih luas. Indeks Harga Implisit digunakan untuk melihat inflasi dari sisi perekonomian secara makro. Indeks Harga Implisit (IHI) atau PDB deflator diperoleh dengan membagi PDB nominal (PDB harga berlaku) dengan PDB riil (PDB harga konstan) pada tahun tertentu.

Dengan memakai indikator Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan Indeks Harga Implisit (IHI) atau Deflator PDB, perkembangan tingkat inflasi Indonesia terlihat dalam tabel-tabel berikut.   

Tabel 8. IHK Tahun 1994-1998

Akhir Periode	IHK	Perubahan IHK (%)
1994	163,17	9,60
1995	177,83	8,98
1996	189,62	6,63
1997	211,62	11,60
1998	375,89	77,63
Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel 8, sanggup dihitung laju inflasi pada tahun tertentu. Misalnya, untuk tahun 1996 sebagai berikut.

Inflasi = 

Inflasi 1996 = 

Inflasi 1996 = 6,63%

Tabel 9. IHPB tahun 1995–1998 (1983 = 100)

Akhir Periode	IHPB	Perubahan IHPB (%)
1995	240	11,62
1996	259	7,92
1997	282	8,8
1998	568	101,42
Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel 9, sanggup dihitung laju inflasi pada tahun tertentu. Misalnya, untuk tahun 1996 sebagai berikut.

Inflasi = 

Inflasi 1996 = 

Inflasi 1996 = 7,92%

Tabel 10. IHI Tahun 1991–1996 (1990 = 100)

Akhir Periode	IHI	Perubahan IHI (%)
1991	108,7	8,70
1992	116,7	7,36
1993	139	19,10
1994	149,9	7,84
1995	163,9	9,34
1996	177,8	8,48
Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel 10, sanggup dihitung laju inflasi pada tahun tertentu. Misalnya, untuk tahun 1996 sebagai berikut.

Inflasi = 

Inflasi 1996 = 

Inflasi 1996 = 8,48%

4.7. Cara Menanggulangi Inflasi

Untuk menanggulangi inflasi sanggup ditempuh tiga kebijakan, yaitu sebagai berikut.

4.7.1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter ialah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar serta pengaturan tingkat suku bunga dan kredit. Kebijakan moneter biasanya lebih efektif dalam mengatasi persoalan inflasi daripada untuk mendorong perluasan kegiatan ekonomi dalam jangka pendek. Hal tersebut disebabkan oleh inflasi dan sanggup diatasi dengan mengendalikan permintaan total masyarakat melalui pengurangan jumlah uang beredar. Instrumen yang biasanya digunakan dalam kebijakan moneter oleh Bank Sentral dalam menanggulangi atau mengatasi persoalan inflasi, yaitu sebagai berikut.

1) Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka ialah setiap perjuangan untuk memperlihatkan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk membeli atau menjual surat-surat berharga milik negara. Kegiatan penjualan surat berharga oleh pemerintah di pasar terbuka akan mengurangi cadangan wajib bank umum. Dengan demikian, di masyarakat jumlah uang beredar akan berkurang dan kenaikan harga-harga pun sanggup ditekan.

2) Kebijakan Tingkat Suku Bunga Diskonto (Discount Rate Policy)

Kebijakan tingkat suku bunga diskonto ialah tindakan Bank Sentral untuk mengubah tingkat suku bunga diskonto yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam dana dari Bank Sentral. Kenaikan suku bunga diskonto akan mengakibatkan naik suku bunga kredit kepada masyarakat. Sehingga kredit investasi yang diberikan akan turun. Turunnya kredit investasi berakibat pula pada menurunnya pendapatan nasional, dan kuat terhadap turunnya permintaan agregat yang pada akhirnya harga-harga barang pun akan turun.

3) Kebijakan Cadangan Wajib (Reserve Requirement Policy)

Kebijakan cadangan wajib berkaitan dengan tindakan Bank Sentral dalam menetapkan cadangan wajib bagi bank umum di Bank Sentral. Jika cadangan wajib yang dikenakan oleh Bank Sentral tinggi, jumlah pasokan uang akan turun, selanjutnya jumlah uang beredar di masyarakat menjadi lebih sedikit sehingga harga-harga pun berkurang.

4) Kebijakan Kredit Selektif

Kebijakan kredit selektif berkaitan dengan kebijakan bank umum dalam menyalurkan kredit kepada nasabah (masyarakat) dengan memperhatikan unsur 5C (character, collateral, capital, capacity, dan condition of economy)

4.7.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan wacana pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara pribadi sanggup menghipnotis permintaan total dan akan menghipnotis harga. Inflasi sanggup dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal mirip pengurangan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak akan sanggup mengurangi permintaan total sehingga inflasi sanggup ditekan.

Kebijakan fiskal sanggup ditempuh melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan penerimaan pajak, dengan memberlakukan tingkat pajak yang tinggi bagi unit perjuangan yang tidak memproduksi kebutuhan pokok masyarakat atau dengan mengenakan jenis-jenis pajak baru.
2. Mengurangi pengeluaran pemerintah, dengan jalan menunda atau menghapuskan pengeluaran yang bukan prioritas.
3. Mengadakan pertolongan pemerintah, yaitu mengurangi pembayaran yang dilakukan pada masyarakat dan mengembalikan lagi di kemudian hari (misalnya dalam bentuk pensiun).

Rangkuman :

a. Istilah pendapatan nasional ialah suatu istilah yang umum dan luas. Istilah ini meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), Produk Nasional Neto (PNN), Pendapatan Nasional (PN), Pendapatan Personal (PP), dan Pendapatan Disposabel (PD).

b. Pendapatan per kapita ialah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional (biasanya dalam PDB) dengan jumlah penduduk di negara tersebut.

c. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan nasional yaitu, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

d. Pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan yang bias, lantaran baik pendapat an nasional maupun pendapatan per kapita, tidak mempunyai imbas apapun terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

e. Indonesia dengan memakai PNB per kapita berdasarkan kriteria Bank Dunia termasuk negara berpendapatan rendah.

f. Beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu:

1. mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian negara;
2. membandingkan perekonomian antar daerah atau antarnegara;
3. membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu;
4. merumuskan kebijakan pemerintah.

g. Inflasi didefinisikan sebagai tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus (persistent) dalam periode tertentu.

h. Inflasi sanggup disebabkan oleh banyak sekali sumber baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.

i. Inflasi dari sisi permintaan (demand-side inflation), ialah jenis inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan yang melebihi kenaikan penawaran (produksi).

j. Inflasi dari sisi penawaran (supply-side inflation), ialah jenis inflasi yang disebabkan oleh kenaikan penawaran total yang melebihi permintaan total.

k. Menurut sifatnya, inflasi dibedakan menjadi inflasi ringan/merayap (creeping inflation), inflasi sedang (galloping inflation), dan inflasi tinggi (hyperinflation).

l. Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan menjadi inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation).

m. Dampak inflasi terhadap masyarakat antara lain menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, membu ruknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi.

n. Terdapat dua penyebab utama inflasi di Indonesia, yaitu inflasi yang diimpor, terutama lantaran adanya depresiasi nilai tukar (imported inflation) dan inflasi lantaran defisit dalam APBN (domestic inflation).

o. Untuk menanggulangi inflasi sanggup ditempuh dengan dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Referensi :

Arifin, I. 2009. Membuka Cakrawala Ekonomi 1 : Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. p. 170.