Penjajahan Inggris terhadap India membuat negara tersebut berlimpah modal dan proteksi untuk revolusi industrinya. Bahkan Inggris merupakan negara pertama yang melaksanakan perdagangan bebas dan berhasil menentang politik ekonomi merkantilisme akhir kemajuan revolusi industri yang dicapainya. Pada awalnya Inggris mendapat perlawanan dari negara negara di benua Eropa alasannya mereka masih memakai sistem perdagangan proteksionisme. Namun ketika negara Eropa melaksanakan industrialisasi, sistem perdagangannya berkembang menjadi bebas dengan paham Liberalisme. Hal inilah yang menjadi faktor Indonesia ketika penerapan sistem liberalisme oleh raffles maupun penerapan sistem liberalisme oleh Belanda dilaksanakan.
Inggris merupakan negara industri pertama yang menerapkan imperialisme modern. Dengan sistem imperialisme modern ini tanah jajahan Inggris sanggup dijadikan sebagai daerah pemasaran hasil indsutri, daerah penanaman modal perjuangan dengan upah tenaga kerja yang murah, serta sebagai daerah untuk memperoleh materi mentah yang dibutuhkan. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas perihal penerapan sistem liberalisme oleh raffles di Indonesia dan penerapan sistem liberalisme oleh Belanda di Indonesia. Untuk lebih jelasnya sanggup anda simak di bawah ini.
Penerapan Sistem Liberalisme oleh Raffles dan Belanda di Indonesia
Revolusi Inggris terus berkembang sampai sanggup mempunyai kain tenun dengan harga yang lebih murah dari perdagangan Asia bila dibandingkan dengan kain tenun hasil penduduk Indonesia. Inggris menganggap bahwa hasil perdagangan industrinya lebih menguntungkan daripada hasil upeti dan tanah yang dijajahnya dulu. Maka dari itu Inggris ingin melaksanakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat jajahannya. Kemudian Inggris melaksanakan penerapan sistem liberalisme oleh raffles di Indonesia dan penerapan sistem liberalisme oleh Belanda di Indonesia.
Penerapan Sistem Liberalisme oleh Rafflles (1911 - 1914)
Hal pertama yang akan saya bahas adalah penerapan sistem liberalisme oleh raffles di Indonesia. Raffles menerapkan sistem pemerintahan Liberalisme di Indonesia menyerupai yang telah beliau terapkan dinegaranya. Prinsip Liberalisme yang diterapkan menunjukkan kepastian dan kebebasan hukum, baik kebebasan produksi/perdagangan maupun kebebadan dalam menanam modal. Kebebasan ini sanggup mewujudkan sistem perdagangan ekspor.
Penerapan sistem Liberalisme oleh Raffles lebih baik daripada Belanda. Hal ini terbukti dengan perkembangan industri di Inggris yang lebih maju dibandingkan dengan negara Belanda. Terlebih lagi ketika Inggris mengalami perkembangan revolusi industri. Negara Inggris mengaggap bahwa negara jajahan merupakan daerah pemasaran hasil industri dari negaranya serta sebagai daerah untuk memperoleh materi mentah. Politik Imperialisme sanggup berhasil dengan cara menyejahterakan jahahannya serta memakai sistem pasar bebas. Dengan begitu akan mewujudkan rakyat yang sejahtera. Dengan kesejahteraan tersebut, maka rakyat akan membeli barang barang hasil industri dari Inggris.
Salah satu penerapan sistem Liberalisme oleh Raffles di Indonesia adalah sistem pajak tanah atau Landrent System. Rakyat akan semakin sejahtera dengan diterapkannya jaminan dan kebebasan hukum. Dengan begitu rakyat tidak sanggup diperlakukan sewenang wenang oleh para penguasa. Politik liberal yang diterapkan Raffles di Indonesia telah mengganti dan merombak struktur masyarakat feodal sesuai dengan prinsip rasional dan legal. Penyusunan pemerintahan menjadi satu birokrasi harus terlepas dari sistem feodal dan tradisional. Maka dari secara tidak eksklusif terjadi sistem peniadaan peninggalan dari VOC. Ketika penjajahan VOC, bangsa Indonesia diperas hasil bumi dan tenaga kerjanya.
Penerapan sistem Liberalisme oleh Raffles menunjukkan beberapa kebjakan. Adapun beberapa kebijakan Raffles yang diterapkan di Indonesia yaitu:
Bidang Birokrasi Pemerintahan
Kebijakan dalam penerapan sistem liberalisme oleh Raffles yang pertama berkaitan dengan bidang birokrasi pemerintahan. Raffles menerapkan sistem pemerintahannya sesuai dengan pengalamannya ketika memimpin India. Prinsip pemerintahan Raffles memakai sistem bebas dari segala paksaan. Adapun langkah yang dilakukan raffles dalam bidang pemerintahan yaitu:
- Membagi Pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan.
- Melaksanakan sistem pemerintahan kolonial Barat.
- Menjadikan Bupati sebagai pegawai pemerintahan kolonial.
Bidang Keuangan dan Ekonomi
Kebijakan dalam penerapan sistem liberalisme oleh Raffles selanjutnya berkaitan dengan bidang keuangan dan ekonomi. Adapun langkah yang dilakukan Raffles di Indonesia yaitu:
- Menghapus Verplichte Leverantie (penyerahan wajib) dan Contingenten (pajak hasil bumi).
- Melaksanakan sistem sewa tanah atau Landrent System.
- Memberikan kebebasan kepada para petani untuk bercocok tanam tanaman ekspor.
Bidang Sosial
Kebijakan dalam penerapan sistem liberalisme oleh Raffles selanjutnya berkaitan dengan bidang sosial. Adapun langkah yang dilakukan Raffles di Indonesia yaitu :
Baca juga : Kondisi Bangsa Indonesia Sebelum Tahun 1908 Lengkap
- Menghapus sistem kerja Rodi.
- Mengadakan sistem pynbank, yakni eksekusi kejam biar melawan harimau.
- Menghapuskan sistem perbudakan.
Bidang Ilmu Pengetahuan
Kebijakan dalam penerapan sistem liberalisme oleh Raffles selanjutnya berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan. Raffles melaksanakan beberapa langkah dalam bidang ilmu pengetahuan di Indonesia yang meliputi:
- Menerbitkan buku History of Java.
- Merintis kebun raya Bogor.
- Penemuan bunga Rafflesia Arnoldi.
Penerapan sistem Liberalisme oleh Raffles di Indonesia mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatannya adalah kedudukan unsur feodal masih terasa berpengaruh ketika melaksanakan politik ekonomi yang bersifat liberal. Selain itu adapula kendala lain yaitu tertutupnya bidang ekonomi sehingga sistem pertukaran perdagangan dan pelaksanaan sistem ekonomi uang sebagai alat untuk membayar pajak sulit untuk diterapkan.
Penerapan Sistem Liberalisme oleh Belanda
Selanjutnya saya akan membahas perihal penerapan sistem liberalisme oleh Belanda. Karena Indonesia kembali dijajah oleh Belanda maka terdapat perubahan sistem Liberal yang telah diterapkan Raffles sebelumnya. Faktor penentu bagi politik Belanda adalah kondisi didalam negeri itu sendiri. Belanda melaksanakan beberapa kebijakan yang menyimpang dengan kebijakan Inggris alasannya Belanda merupakan negara yang belum berkembang serta masih bersifat industri dan agraris.
Negara Belanda mengalami pemerosotan ekonomi sampai membuat rakyatnya menderita alasannya perang Napoleon terdahulu. Dengan kondisi negara yang semakin buruk, Belanda melaksanakan beberapa kebijakan yang tidak realitas dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Terlebih lagi penerapan sistem liberalisme oleh Belanda telah menyebar diseluruh negara negara Eropa. Negara Belanda dipaksa oleh negara di Eropa biar melaksanakan sistem Liberalisme ekonomi meskipun disisi lain Belanda merupakan negara yang angkatan perangnya kurang kuat. Pemaksaan liberalisme tersebut dilakukan biar negara di Eropa sanggup menanam modal di Indonesia.
Baca juga : Sejarah Organisasi Budi Utomo Lengkap
Penerapan sistem Liberalisme oleh Belanda di Indonesia semakin teraombang ambing sekitar tiga puluh tahun alasannya realitas ekonomi di Indonesia dan dinegera Belanda sendiri. Untuk menanggapi duduk kasus tersebut karenanya terdapat jalan tengah yaitu Landelijk Stelsel (menciptakan sistem sewa tanah). Tetapi Belanda kembali memakai sistem VOC alasannya keterbelakangan industri dan kekurangan modal yang dihadapi oleh Belanda. Kemudian Belanda melaksanakan beberapa perubahan sistem sampai menjadi sistem tanam paksa.
Penerapan sistem Liberalisme oleh Belanda semakin berkembang pesat sampai membuat Belanda ingin menjalankan politik ekonomi Liberal. Politik ekonomi Liberal tersebut tentunya diterapkan di Indonesia biar para penguasa Belanda sanggup mendukung partai liberal dan menanamkan modalnya. Selain itu Inggris juga mendesak Belanda biar menerapkan sistem Liberalisme di Indonesia biar Inggris sanggup menanamkan modalnya.
Pada tahun 1850 - 1870, Belanda memperoleh laba dalam perkembangan perdagangan yang semakin pesat. Dalam 20 tahun terdapat pembangunan jalan kereta api dan penggunaan periode transisi dengan kondisi pra industri. Indonesia masuk kedalam zaman penjajahan gres oleh pemerintahan kolonial liberal yang ditandai dengan keluarnya Undang Undang Agraria tahun 1870. Penerapan sistem Liberalisme oleh Belanda menjadikan Indonesia sebagai daerah penanaman modal asing, sumber tenaga kerja yang murah, daerah memperoleh materi baku atau materi mentah, dan daerah memasarkan barang industri asing.
Selain penerapan sistem Liberalisme oleh Belanda, Indonesia mulai menerapkan sistem politik pintu terbuka pada tahun 1870 yaitu kebijakan akan masuknya modal swasta gila menyerupai modal dari Belgia, Belanda, Amerika, Inggris dan Jepang. Modal swasta gila tersebut ditananamkan dalam bidang pertambangan dan pertanian, contohnya tebu, karet, teh, kopi, tembakau, minyak, ataupun timah. Pada karenanya lahan perkebunan dibentuk menjadi lebih luas sehingga sanggup berkembang dengan pesat.