Pada masa perubahan orde usang menuju orde gres terdapat pemberontakan pemberontakan yang menciptakan penduduk Indonesia menderita. Para tokoh tokoh pejuang atau jagoan Indonesiapun tidak frustasi dalam memperjuangkan kemerdekaan indonesia. Pada masa tersebut aliran bangsa Indonesia berusaha dikembalikan kembali menjadi Pancasila dan UUD. Namun usaha bangsa indonesia meraih aliran tersebut tidaklah mudah. Pada sejarah lahirnya orde gres terdapat latar belakang lahirnya orde baru, ada juga perkembangan orde gres yang merubah kebijakan kebijakan pada masa tersebut.
Masa Pemerintahan Orde Baru (Sejarah Lahirnya, Perkembangan Kekuasaan dan Kebijakan Pemerintah Orde Baru)
Pada masa orde usang terjadi konflik konflik yang menunjang terjadinya perubahan pemerintahan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pemindahan kekuasaan dari pemerintahan yang dipimpin oleh Ir Sukarno menjelma pemerintahan Suharto. Pada artikel ini akan membahas mengenai sejarah lahirnya orde baru, perkembangn kekkuasaan orde baru, dan kebijakan kebijakan pemerintahan orde baru. Pemerintahan Orde Baru sangat memberi imbas cukup besar bagi warga Indonesia. Untuk lebih jelasnya mari kita simak.Sejarah Lahirnya Orde Baru
Sejarah Lahirnya Orde Baru ditandai oleh runtuhnya orde usang yang didalamnya terdapat pemberontakan pemberontakan yang terjadi. Seperti halnya pemberontakan G30S yang sanggup ditumpas. Pemberontakan tersebut terdapat bukti bukti yang menerangkan bahwa PKI atau Partai Komunis Indonesia yang menjadi pelaku pemberontakan tersebut. PKI merupakan dalang dari pemberontakan tersebut dan menciptakan masyarakat Indonesia murka serta kecewa dengan organisasi tersebut. Sebelumnya PKI merupakan organisasi pembela rakyat indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Namun alasannya pemberontakan tadi masyarakat melaksanakan demontrasi massa yang bertujuan supaya PKI dibubarkan dan tokoh tokoh yang ada didalamnya diadili secara adil.
 |
| Sejarah Lahirnya Orde Baru |
Jendral Suharto pada masa orde gres tersebut diangkat sevagai menteri serta memberi mandat kepada panglima angkatan darat untuk memberantas organisasi PKI beserta ormasnya. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi masyarakat luas mencakup santunan dari aneka macam kalangan, ibarat dari beberapa partai politik, perorangan, organisasi massa, pemuda, mahasiswa, pelajar bahkan kaum wanita. Berbagai santunan tersebut kemudian membentuk organisasi bersama yang disebut sebagai gerakan Front Pancasila. Front Pancasila tersebut bersatu dan menuntut organisasi pembrontakan G30SPKI beserta ormas yang terlibat untuk melaksanakan penyelesaian secara politis. Aksi penolakan G30SPKI tersebut memiliki tujuan yang sama terjadi pada 30 September 1965 yang bertemakan kesatuan. Di dalam gerakan 30 September 1965 terdapat organisasi yang tergabung ibarat KAMI( Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KASI(Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indoneisa) dan masih banyak lagi.
Aksi kesatuan yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian berganti nama menjadi "Angkatan 66" . Aksi tersebut dilanjutkan menuju Gedung Sekretariat Negara pada tanggal 8 Januari 1966. Pada 8 Januari 1966 terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi dari pemerintah tidak sanggup dilaksanakan maupun dibenarkan. Setelah itu agresi angkatan 66 berlanjut menuju Halaman Gedung DPR-GR pada tanggal 12 Januari 1966 yang mengajukan "Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)".
Adapun isi dari Tritura adalah :
- Pembubaran PKI berserta ormas ormas didalamnya
- Pembersihan Kabinet Dwikora
- Penurunan Harga harga Barang
Proses sejarah terjadinya orde gres memang memberi kesan tersendiri oleh masayarakat Indonesia pada masa tersebut. Seperti pada tanggal 15 Januari 1966 terjadi pertemuan antara wakil wakil mahasiswa dengan presiden Ir. Sukarno yang bertempat di istana Bogor. Pada pertemuan tersebut terjadi sidang paripurna kabinet dwikora yang membahas mengenai gerakan mahasiswa yang diduga didalangi oleh pihak Central Intelligence Agency atau CIA yang berasal dari Amerika Serikat. Pada tanggal 21 Februari Ir. Sukarno melaksanakan perombakan kabinet kabinetnya. Perombakan tersebut menciptakan masyarakat menjadi senang alasannya sebagian dari kabinet sebelumnya masih termasuk dalam G30SPKI. Kabinet kabinet yang telah terbentuk kemudian berjulukan "Seratus Menteri".
Baca Juga :Sejarah, Latar Belakang dan Tujuan Berdirinya ASEAN
Pelantikan seratus menteri terjadi pada 24 Februari 1966 dan dihadiri oleh para pemuda, mahasiswa, maupun pelajar yang memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Namun dikala peresmian terjadi agresi bentrok antara kalangan kalangan pendukung peresmian tersebut dengan kalangan Cakrabirawa. Kalangan cakrabirawa tersebut melaksanakan agresi penyandraan terhadap gerakan gerakan tersebut sehingga menjadikan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia Arief Rahman meninggal dunia dikala kejadian itu terjadi.
Perkembangan Kekuasaan Orde Baru
Akibat semakin adanya konflik antara pendukung orde usang dengan orde gres menciptakan kondisi semakin gawat. Dengan kondisi tersebut pada tanggal 3 Februari 1967 keluarlah memorandum dari DPR-GR untuk Ketua Presidium Kabinet Ampera supaya segera melaksanakan sidang MPRS. Dengan adanya resolusi dari memorandum tersebut kemudian kekuasaan yang awalnya dipimpin oleh Ir. Sukarno diserahkan kepada Suharto pada tanggal 20 Februari 1967. Kepemimpinan Suharto kemudian tertulis dalam ketetapan MPRS No. XXXIIIIMPRS/1967 dan disahkan melalui sidang MPRS. Suharto diangkat sebagai presiden RI oleh Ir. Sukarno sendiri. Perkembangan kekuasaanpun berawal dari pemerintahan Sukarno menjadi pemerintahan Suharto.
 |
| Perkembangan Kekuasaan Orde Baru |
Konflik konfilk serta pemberontakan yang terjadi dikala masa orde gres menciptakan kondisi politik instabilitas berakhir. Kondisi tersebut sanggup ditanggulangi namun belum berjalan dengan normal kembali. Pemerintah kemudian melaksanakan penanggulangan kondisi tersebut dengan menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kejadian kejadian diatas kemudian munculah masa masa orde baru. Masa disaat penataan kembali kehidupan bangsa Indonesia yang mengacu serta berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan pembangunan pembangunan, memperbaiki pemerintahan yang telah melaksanakan penyelewengan kekuasaan yang biasa disebut Tri Tuntutan Rakya (Tritura), dengan kembali kondisi kondisi yang menciptakan warga Indonesia menjadi aman, nyaman dan tentram. Masa tersebut sanggup disebut sebagai "Kekuasaan Orde Baru". Perkembangan kekuasaan tersebut selalu mengacu pada Pancasila dan ideologi negara Undang-Undang Dasar 1945.
Pada dikala pemerintahan orde gres mulai berkembang kemudian memiliki ciri dalam pemerintahannya. Adapun ciri pemerintahan orde gres mencakup dengan makin banyaknya korupsi, tidak ada kebebasan dalam berpendapat, ideologi Pancasila lebih tertutup, pemerintahan diktator masih dalam keadaan aman serta damai, perkembangan ekonomi semakin meningkat, serta ada kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Selain itu Indonesia juga mulai terdaftar sebagia anggota PBB pada tahun 1966. Dengan itu pembangunan semakin sanggup diperbaiki, adanya swasembada pangan, bahkan terdapat investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Pada dikala pemerintahan orde gres mulai berkembang kemudian memiliki ciri dalam pemerintahannya. Adapun ciri pemerintahan orde gres mencakup dengan makin banyaknya korupsi, tidak ada kebebasan dalam berpendapat, ideologi Pancasila lebih tertutup, pemerintahan diktator masih dalam keadaan aman serta damai, perkembangan ekonomi semakin meningkat, serta ada kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Selain itu Indonesia juga mulai terdaftar sebagia anggota PBB pada tahun 1966. Dengan itu pembangunan semakin sanggup diperbaiki, adanya swasembada pangan, bahkan terdapat investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Kebijakan Pemerintah Orde Baru
Setelah kondisi bangsa Indonesia pada masa tersebut telah membaik kemudian terdapat kebijakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah orde baru. Pada masa pemerintah orde gres mulai dilaksakan pembangunan pembangunan yang berskala besar atau nasional. Pembangunan tersebut harus sanggup diselesaikan pada masa orde gres dikarenakan telah direncanakan sebelumnya pada masa orde lama. Pembangunan tersebut sanggup menghabiskan waktu yang cukup lama. Pembangunan tersebut telah dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun atau sanggup disebut "Pelita".
 |
| Kebijakan Pemerintah Orde Baru |
Rencana planning pembangunan tersebut telah dirancang dengan aneka macam macam program. Program tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu dan diterbitkanlah jadwal GBHN atau Garis garis Besar Haluan Negara. GBHN dibentuk oleh MPR agar tujuan pembangunan tersebut sanggup terlaksana. GBHN dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun yang dimulai pada tahun 1969. Pembangunan tersebut menurut Trilogi Pembangunan. Adapun isi dari Trilogi Pembanguan adalah :
- Pemerataan pembangunan sehingga terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat
- Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat
- Stabilitas Nasional yang sehat serta dinamis
Dengan adanya pemerataan nasional serta timbulnya pertumbuhan ekonomi yang meningkat kemudian muncullah Pelita III yang isinya Pemerintahan Orde Baru terdapat 8 Jalur pemerataan yang meliputi:
- Pemerataan dalam memenuhi kebutuhan pokok
- Pemerataan dalam pendidikan
- Pemerataan dalam pembagian pendapatan
- Pemerataan dalam Peluang Usaha
- Pemerataan dalam kesempatan kerja
- Pemerataan dalam penyebaran pembangunan diIndonesia
- Pemerataan dalam berpartisipasi dibidang pembangunan
- Pemerataan dalam memperoleh keadilan
Dalam Pemerintahan Orde Baru terdapat kejadian politik yang terjadi ibarat berakhirnya konfrontasi dengan malaysia. Indonesia kembali menjadi anggota PBB, berdirinya ASEAN, serta Integrasi Timor Timur dalam wilayah RI,
Demikianlah proses terjadinya masa pemerintahan orde baru. Pada artikel ini telah dijelaskan sejarah lahirnya orde baru, perkembangan kekuasaan orde gres serta kebijakan pemerintahan orde baru. Semoga artikel ini sanggup membantu dalam memahami proses pemerintahan orde baru. Terimak Kasih.
